Pengelolaan bandara melalui Kemitraan Pemerintah-Swasta telah menjadi semakin lazim di seluruh dunia. Pendekatan ini memanfaatkan keahlian dan sumber daya dari sektor publik dan swasta untuk meningkatkan infrastruktur, operasi, dan keberlanjutan keuangan bandara. Tinjauan literatur ini mengkaji manfaat utama KPBU dalam pengelolaan bandara, dengan mengacu pada studi dan contoh-contoh yang relevan. Berikut lima keuntungan yang dapat diperoleh dari Kerjasama Pemerintah Badan Usaha dalam pengelolaan Bandara;
- Akses ke Modal dan Keahlian Swasta
KPBU memberikan pemerintah akses ke modal swasta, sehingga mengurangi beban keuangan dari dana publik untuk proyek pengembangan dan perluasan bandara. (Carnis & Yuliawati, 2013)[1] Hal ini sangat penting di negara-negara berkembang di mana pemerintah sering menghadapi kendala anggaran. Selain itu, mitra sektor swasta membawa pengetahuan khusus dalam desain, konstruksi, dan operasi bandara, yang mengarah pada implementasi proyek yang lebih efisien dan hemat biaya. (Dawud et al., 2021)[2]
- Peningkatan Efisiensi Operasional
Keterlibatan sektor swasta mendorong peningkatan efisiensi dalam operasional bandara. Didorong oleh maksimalisasi keuntungan, mitra swasta termotivasi untuk mengoptimalkan proses, mengurangi biaya, dan meningkatkan kualitas layanan. Hal ini dapat menyebabkan waktu tunggu yang lebih singkat, pengalaman penumpang yang lebih baik, dan peningkatan kapasitas bandara. (Ismiyati et al., 2016)[3]
- Peningkatan Kualitas Layanan dan Inovasi
Persaingan dalam industri penerbangan mendorong operator bandara swasta untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan untuk menarik maskapai penerbangan dan penumpang. Hal ini dapat diwujudkan dengan berbagai cara, termasuk peningkatan fasilitas terminal, adopsi teknologi canggih, dan fasilitas penumpang yang lebih luas.
- Pembagian Risiko
KPBU memungkinkan adanya pembagian risiko antara sektor publik dan swasta. Hal ini sangat relevan untuk proyek-proyek infrastruktur berskala besar yang secara inheren kompleks dan tunduk pada berbagai ketidakpastian. Dengan mengalihkan risiko tertentu ke sektor swasta, pemerintah dapat mengurangi potensi kewajiban keuangan dan fokus pada peran regulasi dan pengawasan utama mereka. (Carnis & Yuliawati, 2013)
- Keberlanjutan Jangka Panjang
KPBU yang terstruktur dengan baik mendorong keberlanjutan keuangan jangka panjang bandara. Dengan menyelaraskan kepentingan pemangku kepentingan publik dan swasta melalui perjanjian kontrak, KPBU memastikan bahwa bandara dikelola secara efisien dan menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menutupi biaya operasi dan pemeliharaan, sehingga mengurangi ketergantungan pada subsidi pemerintah.
Kesimpulan
Penerapan KPBU dalam pengelolaan bandara menawarkan banyak manfaat, termasuk akses ke modal swasta, peningkatan efisiensi operasional, peningkatan kualitas layanan, pembagian risiko, dan keberlanjutan jangka panjang. Dengan memanfaatkan kekuatan sektor publik dan swasta, KPBU dapat memainkan peran penting dalam mengembangkan bandara yang modern, efisien, dan layak secara finansial yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan konektivitas regional. Namun demikian, implementasi yang sukses membutuhkan perencanaan yang matang, kerangka kerja peraturan yang kuat, dan mekanisme tata kelola yang efektif untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
[1] Carnis, L. and Yuliawati, E., 2013. Nusantara: Between sky and earth could the PPP be the solution for Indonesian airport infrastructures?. Case Studies on Transport Policy, 1(1-2), pp.18-26.
[2] Dawud, J., Ramdani, D.F. and Abubakar, R.R.T., 2021, July. The Urgency of the Public-Private Partnership Scheme in the Management of Electronic Parking in Bandung City. In 2nd International Conference on Administration Science 2020 (ICAS 2020) (pp. 73-77). Atlantis Press.
[3] Ismiyati, I., Firdaus, M. and Arubusman, D.A., 2016. Manajemen pemeliharaan bus Transjakarta dalam mencapai standar pelayanan minimum. Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik (JMTranslog), 3(2), pp.185-203.