Admin

Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen serius dalam melanjutkan proyek strategis pembangunan giant sea wall (tembok laut raksasa) di Jakarta, sebuah megaproyek yang bertujuan melindungi ibu kota dari ancaman banjir dan kenaikan permukaan air laut. Namun ada yang berbeda dari rencana awal nya, di era kepemimpinan Prabowo Subianto Rencana pembangunan giant sea wall di era pemerintahan […]

Dalam menghadapi tantangan akan keterbatasan anggaran dan penahanan dana Infrastruktur untuk proyek Pembangunan baru, maka Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) muncul sebagai solusi strategis yang menjanjikan. Anggaran saat ini memang ditahan namun tidak menutup kemungkinan Pembangunan infrastruktur baru, pasalnya menurut Menteri PUPR masih ada sekitar 4% dari total anggaran yang dapat dimanfaatkan[1]. Berdasarkan studi Asian […]

Senin, 18 Desember 2024 Menteri PUPR Dody Hanggodo mengklaim bahwa anggaran kementeriannya masih di tahan oleh Menteri Keuangan[1]. Dengan penahanan ini maka Pembangunan Fisik akan di stop sementara, dan PUPR akan berfokus pada Optimasi infrastruktur yang ada. Kebijakan penahanan dana infrastruktur oleh Kementerian Keuangan telah menimbulkan berbagai implikasi terhadap agenda pembangunan nasional Indonesia. Berdasarkan data […]

 Apa Saja Komponen Utama RDS? Dalam pelaksanaannya cukup banyak data yang dapat diperoleh dari RDS. Namun apapun jenis proyek KPBU yang dikerjakan, setidaknya tiga komponen utama RDS ini wajib ada dalam daftar pertanyaan RDS, Adapun tiga komponen utama tersebut yakni; Analisis Sosio-Ekonomi – Profil demografis pengguna potensial – Tingkat pendapatan masyarakat – Pola konsumsi dan […]

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN Nomor 7 Tahun 2023 Lampiran I point B. Tahap Penyiapan Kerja Sama Pemerintah Dan Badan Usaha Atas Prakarsa Pemerintah, sub nomer 11. Penyusunan prastudi kelayakan, point 3 kajian komersial, bagian g tinjauan potensi permintaan. Real Demand Survey merupakan suatu tahapan penting yang tidak dapat dipisahkan dari proyek KPBU. Lalu dimanakah posisi […]

Mekanisme Pengembalian Investasi dengan Availability Payment 37 jembatan CH di Jawa dilaksanakan dengan nilai konstruksi Rp 2,2 triliun dan nilai investasi senilai Rp 5,9 triliun. Konstruksinya dilakukan selama dua tahun dan telah rampung seluruhnya pada akhir tahun 2023. PT Baja Titian Utama merupakan BUP yang berkewajiban melakukan konstruksi penggantian jembatan tersebut selama dua tahun untuk […]

Penggantian 37 jembatan Callender Hamilton (CH) di Pulau Jawa merupakan proyek Dirjen Bina Marga yang dapat dipercepat implementasinya melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan mekanisme Availability Payment (AP). Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Rachman Arief Dienaputra mengatakan, dengan skema KPBU-AP tersebut ketersediaan jembatan-jembatan tersebut menjadi lebih cepat sehingga kebermanfaatannya bisa segera dirasakan […]

SURABAYA – Pemerintah Kota Surabaya mengambil langkah strategis dengan mempersiapkan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebagai alternatif pendanaan untuk delapan proyek pembangunan strategis. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi kemungkinan tidak disetujuinya pengajuan anggaran ke pemerintah pusat. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya Irvan Wahyudrajad menyatakan bahwa delapan proyek […]

Jumat, 18 Oktober 2024, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bersama Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya meresmikan Bandara Dhoho Kediri. Dalam peresmian tersebut Menko Luhut Binsar Pandjaitan mengemukakan bahwa Bandara Dhoho Kediri merupakan proyek percontohan pembangunan bandara dengan skema KPBU Unsolicited[1]. Dari segi pembiayaan ini, Bandara Dhoho di Kediri mendapatkan perhatian publik. […]

Perbaikan Regulasi Pemerintah telah melakukan berbagai perbaikan regulasi untuk mendukung implementasi KPBU, termasuk penerbitan Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 tentang KPBU, Peraturan Menteri Perencana Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Nomor 4 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Perencana Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Nomor 2 Tahun 2020 tentang […]