Bappenas telah menetapkan kebutuhan investasi infrastruktur pada rentang tahun 2020-2024 mencapai Rp. 6.445T. Dengan memperhitungkan kemampuan APBN/APBD, maka diperlukan sumber pendanaan dari swasta sebesar Rp. 2.707 T atau 42% dari total kebutuhan pendanaan. sejak Perpres 38 Tahun 2015 diterbitkan, opsi skema KPBU merupakan salah satu opsi untuk mendapatkan pendanaan dari swasta. Namun bagaimanakah penerapan/aplikasi KPBU pada pembangunan Bandara di Indonesia? Sejauh mana kerjasama tersebut dilakukan, dan apakah sudah perseden dalam mengaplikasikan skema KPBU pada pembangunan Bandara? Berikut ulasan terkait 3 bandara yang dibangun dengan skema KPBU.
Terdapat tiga contoh pembangunan bandara melalui skema KPBU di Indonesia, yakni Bandara Komodo di Labuan Bajo, Bandara Singkawang di Kalimantan Barat, dan Bandara Dhoho di Kediri.
Bandara Komodo, Labuhan Bajo
Bandara Komodo merupakan bandara pertama yang dibangun melalui KPBU joint venture antara Cardig Aero Services dan Changi Airports International dan dengan nilai investasinya mencapai Rp 1,2 triliun. Dalam keterangan Pers, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menekankan bahwa pengelolaan Bandara Komodo menggunakan skema Perjanjian Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), bukan berarti dijual kepada swasta atau asing[1].
Perusahaan joint venture akan melakukan kerjasama pengoperasian bandara Komodo, Labuhan Bajo selama 25 tahun, dan setelahnya aset akan diserahkan kembali pengelolaan nya kepada negara
Bandara Singkawang, Kalimantan Barat
Pada saat tinjauan lapangan 19 Juli 2022, Koordinator Transportasi Udara dan Jalan Direktorat Transportasi Bappenas RI, Ahmad Zainuddin menyatakan bahwa Bandar Udara (Bandara) Singkawang menjadi satu dari 21 pembangunan bandara yang diprioritaskan Pemerintah Pusat di Indonesia pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)[2]. Bandara yang direncanakan dengan nilai investasi Rp 4,3 triliun ini ditargetkan beroperasi pada tahun 2024. Namun, saat ini rencana pembangunan Bandara Singkawang masih dalam tahap pra-kualifikasi dengan jadwal lelang dari Desember 2023 hingga April 2024. Meski sedikit terlambat dari rencana, dalam konsesi selama 32 tahun, pihak swasta diharapkan mendapatkan pendapatan sebesar Rp 15,9 triliun dari sektor aeronautika dan Rp 2,1 triliun dari non-aeronautika[3].
Dalam hal dukungan pemerintah terkait pembangunan Bandara Sigkawang, pemerintah memberikan jaminan bantuan pengadaan lahan.
Bandara Dhoho, Kediri
Pembiayaan untuk Bandara Dhoho di Kediri mendapatkan perhatian publik. Hal ini dikarenakan Bandar Udara Internasional Dhoho Kediri, adalah bandar udara pertama yang dibangun dengan pembiayaan swasta murni atau skema KPBU Unsolicited. Pembangunan bandara yang diprakarsai oleh PT Gudang Garam Tbk (GGRM) ini sudah diinisiasi sejak tahun 2016 . PT Surya Dhoho Investama (SDHI) yakni anak perusahaan terafiliasi milik GRMM, adalah perusahaan yang saat ini berperan sebagai Badan Usaha Pelaksana (BUP) Bandar udara terminal Dhoho Kediri.
bandara ini akan difungsikan sebagai bandara khusus embarkasi haji untuk kapasitas 1,5 juta penumpang per tahun ini rencanannya di Kerja samakan oleh Surya Dhoho Investama dengan Angkasa Pura I dengan konsesi selama 50 tahun. Adapun Total investasinya sebesar Rp 10,8 triliun.
[1] https://travel.kompas.com/read/2022/07/21/180426427/4-fakta-bandara-komodo-di-labuan-bajo-yang-baru-diresmikan-jokowi?page=2
[2] https://pontianak.tribunnews.com/2022/07/22/bandara-singkawang-ditargetkan-selesai-2024-dan-diresmikan-presiden
[3] https://www.jpnn.com/news/skema-kpbu-pembangunan-bandara-urgensi-ruu-manajemen-wilayah-udara?page=5