Key Success KPBU Alat Penerangan Jalan (APJ) Kabupaten Madiun

a

Dalam rangka mengedukasi, mengupdate info-info terbaru, dan pengetahuan terbaru terkait KPBU, PAP KPBU mengadakan webinar internal khusus anggota PAP KPBU pada tanggal 15 Oktober 2022. Dalam diskusi internal ini dibahas KPBU APJ Madiun yang merupakan KPBU APJ pertama di Indonesia yang berhasil menyelesaikan sampai tahapan transaksi. Menariknya selain proyek KPBU APJ pertama yang berhasil menyelesaikan tahapan transaksi, KPBU ini juga merupakan KPBU pertama dengan skala pembiayaan kecil (Rp. 100,6 M), menggunakan AP Daerah (Rp. 20,8 M/Tahun sudah termasuk PPN) dan juga dijamin oleh PII. Keberhasilan ini tentunya menarik beberapa pemkot daerah seperti Bengkulu, Pekanbaru, dan Medan untuk ikut mengadopsi KPBU APJ Madiun ini.

Dalam webinar internal yang dimoderatori oleh pak Faizal Kurniawan, disampaikan informasi sekilas terkait KPBU APJ Madiun dan beberapa key success yang menjadikan satu-satunya KPBU APJ percontohan/Best practice.

Menurut Narasumber (Bapak Kevin F.) kunci utama kesuksesan KPBU APJ Madiun adalah kekompakan dan niat dari PJPK dimana PJPK dalam proyek ini adalah Bupati Madiun dengan unit pelaksana Dinas Perhubungan. Proses proyek sampai dengan penandatanganan per 21 September 2022 memakan waktu kurang lebih 2 tahun. Dimana penyusunan studi pendahuluan dilakukan pada Q1 2020, dan penandatangan dimana umumnya memerlukan waktu 3 bulan, dalam proyek ini mengingat skala/nilai pembiayaannya cukup kecil dibanding proyek KPBU pada umumnya financial close dipercepat hingga 20 hari kerja. Adapun keunikan proyek PJU Madiun diantaranya;

  • Merupakan Proyek KPBU dengan nilai investasi yang relatif kecil dan Proyek yang cukup sederhana dari segi teknis dan pengembalian investasi
  • Proses Pelelangan bukan rendah-rendahan Availability Payment melainkan titik PJU terbanyak yang dapat ditawarkan
  • Proses Transaksi murni dilaksanakan secara mandiri tanpa fasilitasi dari pihak diluar PJPK
  • Menerapkan proses kontruksi yang dilakukan terlebih dahulu sebelum financial close sesuai Permen Bappenas Nomor 2/2020

Key succes lain dari keberhasilan KPBU APJ Madiun adalah Sinkronisasi antar OPD, dimana Terdapat perencanaan yang kuat terdahap pembagian tugas antar OPD di setiap tahapan KPBU. Hal tersebut melahirkan proses KPBU yang efektif dan efisien yang disertai dengan pengendalian kualitas pekerjaan yang baik. Di sisi lain Pemahaman KPBU para dinas terkait juga cukup memadai, dimana Dinas terkait intens mengikuti program capacity building tentang KPBU danberkoordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya kepada pihak-pihak dalam Kantor Bersama KPBU.

Selain 3 key success yang disebutkan diatas, terdapat hal essensial lain yang sangat krusial dalam keberhasilan KPBU APJ Mdiun, yakni adanya Harmonisasi antara Eksekutif dan Legislatif. Pemerintah Kabupaten Madiun intens berkoordinasi dan mengikutsertakan pihak Legislatif untuk berperan dalam setiap tahapan KPBU sehingga proses persetujuan DPRD terhadap penganggaran AP berjalan lebih baik. Adapun lesson learned yang dapat diambil dari proyek KPBU APJ Madiun ini adalah sebagai berikut;

  • Koordinasi antara PJPK dengan DPRD yang sangat intensif dan saling mendukung satu sama lain sangat diperlukan agar proyek KPBU Daerah berjalan
  • Sense of belonging PJPK dan seluruh jajarannya yang sangat tinggi membuat proses secara internal lebih berjalan lancar
  • Visi PJPK yang jelas dan tegas dalam mencapai tujuan proyek bukan hanya terkait proyek namun tujuan pembangunan secara keseluruh dibutuhkan agar dapat menyusun proyek yang menjawab kebutuhan nyata (KPBU dalam hal ini hanya stepping stone saja untuk mencapai tujuan proyek).
  • Pemahaman dan keterbukaan terhadap opsi-opsi baru dibutuhkan bagi para pengambil keputusan agar dapat mencari jalan keluar dalam hal terdapat pemasalahan tertentu pada proses KPBU

 

SESI TANYA JAWAB:

  1. Apakah proyek ini mengadopsi energi hijau seperti sollar cell?
    Dalam proyek ini tidak megadopsi energi hijau dikarenakan beberapa alasan, diantaranya; harga capex yang terlalu tinggi, rentannya tindak pencurian baterai, dan masa pakai/opex yang menjadi lebih tinggi mengingat informasi dari tim teknis, pemakaian energi hijau/solar cell rentang rusak/pembaharuan teknologi dipertengahan proyek. Kenyataan di jalan nasional Madiun menggunakan solar cell.

 

  1. Payung hukum apakah yang digunakan dalam hal PJU di jalan Nasional?
    Payung hukumnya melalui surat izin. Secara hukum belum ada aturan yang mengatur, namun secara pelaksanaan sudah pernah dilakukan

 

  1. Untuk perhitungan AP, Bagaimana Indikator ruang fiskal yang disyaratkan?
    Menghitung kapasitas fiskal sama halnya seperti kapasitas pinjaman daerah

 

  1. SLA nya apa saja?
    SLA nya salah satunya pelayanan, tidak boleh mati, jikalau mati pun ada batasan maksimum PJU. PJU ini tidak menggunakan smart system (namun smart ready), namun dikelola manual oleh BUP kapan mati/nyala. Metering/kwh diatas dari yang ditentukan maka menjadi pengurang nilai AP. Dalam hal ini AP diberikan perbulan, dimana pengecekan SLA juga dilakukan bulanan

 

  1. Kabel apakah bawah tanah?
    Tidak, kabel udara mengingat kabel bawah tanah dapat meningkatkan Capex hingga tiga kali lipat

 

  1. Bagaimana penentuan titik-titik APJ, mengingat perubahan akan mempengaruhi AP dan CAPEX?
    Untuk titik APJ, tim teknis menanyakan sampai ke tingkat kecamatan pembagian dan menetapkan titik APJ disesuaikan dengan kebutuhan nyata dilapangan. Dari DED dan pelaksanaan di lapangan, beberapa titik ada yang tidak tepat/direposisi. Koordinasi dilakukan oleh tim teknis dan PJPK sangat erat sehingga pembahasan cukup cepat

 

  1. Bagaimana IRR dan WACC proyek?

    IRR = 10,66%, dan WACC 9,26%, sensitifitas proyek cukup tinggi untuk AP selama 10 th Flat

 

  1. Bagaimana spesifikasi teknis/jarak antar tiang dsb?

 

  1. Untuk masa konstruksi, untuk area yang memiliki asset PJU lama apakah diberlakukan SLA?
    Untuk proyek ini pendekatannya berbeda, tidak seperti jalintim, dimana pembangunan

 

  1. Operasional di BUP, bilamana ada operator lain yang akan menambahkan smart system, apakah melalui PJPK bisa atau harus dengan persetujuan BUP
    Tentu perlu persetujuan BUP. Perlu juga memastikan alat yang dipasang tidak mengganggu kinerja BUP

 

Ditulis oleh Caroline Dewi


15 October 2022 |