LESSON LEARNED: PERCEPATAN PENGGANTIAN 37 JEMBATAN CALLENDER HAMILTON DI PULAU JAWA MELALUI SKEMA KPBU-AP (Part 2)

Mekanisme Pengembalian Investasi dengan Availability Payment

37 jembatan CH di Jawa dilaksanakan dengan nilai konstruksi Rp 2,2 triliun dan nilai investasi senilai Rp 5,9 triliun. Konstruksinya dilakukan selama dua tahun dan telah rampung seluruhnya pada akhir tahun 2023. PT Baja Titian Utama merupakan BUP yang berkewajiban melakukan konstruksi penggantian jembatan tersebut selama dua tahun untuk kemudian dilanjutkan dengan tanggung jawab masa layanan selama 10 tahun. Rachman Arief menuturkan, selama masa layanan tersebut pemerintah berkewajiban melakukan pembayaran sebesar Rp 590 miliar setiap tahunnya. Pembayaran ini dikenal sebagai skema Availability payment (AP). Availability Payment merupakan salah satu Solusi pembiayaan yang mampu menyeimbangkan affordability pemerintah/pengguna layanan dan feasibility proyek. Selain itu, availability payment juga digunakan sebagai alat alokasi risiko permintaan. Adapun pemahaman terkait skema AP ini adalah sebagai berikut;

  1. Struktur Pembayaran

– Pembayaran berbasis kinerja dan ketersediaan

– Indikator performa yang terukur

– Mekanisme penalty dan reward

– Penjaminan pembayaran oleh pemerintah

 

  1. Monitoring dan Evaluasi

– Pengawasan berkala oleh independent engineer

– Sistem monitoring real-time

– Evaluasi kinerja berbasis KPI

– Transparansi pelaporan

 

Manfaat bagi para Stakeholders

 

  1. Pemerintah

– Percepatan penggantian infrastruktur

– Efisiensi penggunaan APBN

– Transfer risiko ke swasta

– Jaminan kualitas jangka panjang

 

  1. Sektor Swasta

– Peluang investasi jangka panjang

– Revenue stream yang stabil

– Diversifikasi portofolio

– Transfer teknologi

 

  1. Masyarakat

– Infrastruktur yang lebih baik dan aman

– Kelancaran transportasi

– Multiplier effect ekonomi

– Penciptaan lapangan kerja

 

Kesimpulan

Skema KPBU-AP untuk penggantian 37 jembatan CH di Pulau Jawa merupakan solusi yang dapat mempercepat penyediaan infrastruktur berkualitas. Kolaborasi pemerintah dan swasta melalui skema ini menawarkan berbagai keunggulan dari sisi pendanaan, kualitas, dan efisiensi. Peran aktif sektor swasta dengan expertise dan kapasitas pendanaannya menjadi kunci keberhasilan implementasi skema ini.


8 November 2024 |