Dilasnsir dari Media Indonesia, minggu 25 Agustus 2024, Rancangan Anggaran tahun 2025 menunjukkan pemangkasan pagu anggaran yang cukup signifikan untuk sektor transportasi. Pada tahun 2024 pagu anggaran untuk sektor transportasi Rp. 38,9 T menjadi Rp. 24,8 T pada RAPBN 2025[1]. Penurunan ini pun mendapat tanggapan dari berbagai pihak, salah satunya pakar transportasi Djoko Setijowarno yang menilai pesimis terhadap angka pagu yang baru. Menurutnya slogan Nusantara Baru, Indonesia Maju tidak berlaku di sektor transportasi, sebaliknya yang terjadi justru kemunduran mengingat adanya pemangkasan tersebut.
Menurut Wakil Ketua Pemberdayaan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai bahwa pemangkasan anggaran sektor transportasi bisa saja ditutupi dengan pendanaan kreatif, yakni melalui KPBU. Namun demikian, Djoko menambahkan bahwasannya proyek-proyek KPBU sejauh ini hanya menarik peminat swasta untuk proyelk-proyek di Jawa. Sebaliknya di luar Jawa menjadi kurang menarik bagai pengembang. Padahal sejatinya konektivitas di daerah terutama daerah transmigran dan kawasan penghasil tambang perlu diperhatikan. Hal ini guna mendukung daya saing ekonomi dan kedaulatan nasional serta mewujudkan pemerataan pembangunan.
[1] https://mediaindonesia.com/ekonomi/695572/pemerintah-tidak-serius-tangani-transportasi-berkelanjutan