Setelah sempat dikritisi oleh Menteri Perhubungan dalam sesi diskusi di acara Innovative Financing in Unity secara daring pada tanggal 1 Maret 2023[1], Skema KPBU yang memakan waktu panjang kembali dikritisi oleh wakil ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana[2]. Pasalnya dalam pengelolaan sampah, realisasi proyek pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Regional Piyungan untuk mengatasi permasalahan sampah di Yogyakarta tak kunjung menunjukkan progress yang signifikan. Meskipun pada Februari 2023 sudah dilakukan pelelangan terbuka, hingga kini status TPAS masih berproses.
Dalam keterangan pers, wakil ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana menyatakan bahwa dirinya tidak yakin bahwa skema KPBU akan menjadi solusi masalah persampahan di DIY. Menurut beliau dengan penggunaan skema KPBU maka akan terikat dengan kontrak jangka panjang dan juga anggaran yang terbilang cukup besar. Huda meyakini bahwa sistem penunjukkan langsung (kepada BUMD) lebih efektif ketimbang skema KPBU sebagaimana keterangannya berikut:
“Saya kok lebih prefer silakan KPBU berjalan, studinya kita lakukan, tapi saya lebih memilih carilah metode yang lebih mudah lah untuk kita pengadaan rekanan itu. Misalnya kita punya BUMD, silakan tugaskan saja BUMDnya, BUMD biar perikatan dengan pihak ketiga seperti Trans Jogja,”
Penyelesaian permasalahan sampah DIY dinilai cukup urgent. Dalam penyelesaian masalah tersebut diperlukan respon cepat baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Skema KPBU dalam prakteknya memakan waktu cukup panjang dan biaya yang besar. Hal inilah yang dianggap oleh sebagian pihak tidak efektif dalam pelaksanaan KPBU.
Disisi lain, KPBU skala kecil dapat memberikan solusi bagi penyelesaian masalah di daerah yang membutuhkan biaya lebih kecil dan proses yang lebih cepat. Sayangnya, penggodokan terkait payung hukum yang mendukung KPBU skala kecil hingga saat ini belum diterbitkan.
[1] https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6595677/budi-karya-ngaku-dicolek-jokowi-gegara-ini.
[2] https://rejogja.republika.co.id/berita/rvbi04399/dprd-diy-tak-yakin-skema-kerja-sama-badan-usaha-tuntaskan-persoalan-sampah