Sebagaimana dikeluhkan oleh Menhub proses KPBU dirasa panjang dan rumit[1], serta biaya penyiapan yang tinggi, membuat proyek KPBU yang dilaksanakan memiliki nilai-nilai investasi dan kompleksitas yang cukup tinggi. Dampaknya proyek-proyek penyediaan infrastruktur yang sederhana dengan nilai investasi yang kecil, sering dirasa tidak sepadan untuk dilakukan melalui skema KPBU.
Di satu sisi, kebutuhan penyediaan infrastruktur bukan hanya menjadi permasalahan pemerintahan pusat atau pemerintah daerah provinsi besar atau kota/kabupaten yang besar. Kebutuhan infrastruktur yang sederhana dengan nilai investasi yang relatif kecil juga dibutuhkan untuk mencapai target pembangunan nasional.
Apa saja jenis infrastruktur yang dapat dibangun dengan Small Scale PPP?
Terdapat beberapa jenis infrastruktur yang dapat berpotensi untuk dapat dilakukan melalui skema KPBU dengan skala kecil adalah sebagai berikut:
- Penerangan Jalan Umum;
- Pasar;
- Pusat Layanan Kesehatan;
- Jalan tingkat Kota-Kabupaten non-tol;
- Sistem Penyediaan Air Minum (jaringan distribusi);
- Pendidikan (Bangunan sekolah tingkat dasar); dan
- Terminal tipe C.
Jenis-jenis infrastruktur yang disebutkan menjadi kebutuhan untuk disediakan oleh Pemerintah Daerah namun dengan nilai investasi yang relatif kecil diantara Rp. 5 Miliar hingga Rp 50 Miliar, struktur proyek yang sederhana menggunakan skema pengembalian Pembayaran Ketersediaan Layanan dan masa konsesi yang singkat antara 7 hingga 15 tahun.
Apakah sudah ada Perseden/Success Story terkait Small Scale PPP di Indonesia?
Proyek APJ (Alat Penerangan Jalan) di Kabupaten Madiun merupakan proyek KPBU berskala kecil pertama yang dijamin oleh PT PII, dengan bekerja sama dengan pemerintah tingkat kabupaten[2]. Ruang lingkup Proyek meliputi pembangunan baru (tanpa retrofit), pengoperasian, dan pemeliharan terhadap 7.400 titik di jalan sepanjang 299,7 Km dengan cakupan Jalan Nasional (arteri) 70,4 km, Jalan Kabupaten Utama (lokal) 221,7 Km, dan Jalan Perkotaan (lingkungan) 7,5 km. Nilai investasi Proyek sebesar Rp 100 miliar dengan masa konstruksi selama 9 bulan dan periode kerja sama sampai dengan 10 tahun sejak tanggal operasi komersial[3].
Saat ini sebagai langkah dalam mendukung program pembangunan daerah, dan menyusul kesuksesan pemerintah daerah dalam memperoleh jaminan proyek KPBU skala kecil PT PII meluncurkan PPP Smart Hub. Smart hub hadir untuk dapat memberikan pendampingan proyek kepada PJPK dengan tidak membebani fiskal daerah, memberikan akses kepada investor dan lenders untuk bersama sama menyiapkan proyek KPBU skala kecil yang lebih berkualitas. Dengan adanya program ini tentu diharapkan bermunculan success story baru dalam implementasi KPBU skala kecil.
____
Oleh: Caroline Dewi
[1] detikfinance, “Budi Karya Ngaku ‘Dicolek’ Jokowi Gegara Ini” selengkapnya https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6595677/budi-karya-ngaku-dicolek-jokowi-gegara-ini
[2] https://www.antaranews.com/berita/3128769/pt-pii-jamin-proyek-kpbu-skala-kecil-pertama-di-indonesia
[3] https://www.cnbcindonesia.com/news/20230228113001-4-417596/ga-cuma-lirik-proyek-besar-pii-juga-garap-kpbu-skala-kecil